 |
| Pertemuan Gubernur Bali, I Wayan Koster dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., di Jakarta Selasa (15/9) terkait optimalisasi pungutan wisatawan asing. (Foto: Istimewa) |
JAKARTA, LIPUTANINFOWARGA.COM – Upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Pada hari Senin, 15 September 2025, Gubernur Bali, I Wayan Koster, melakukan pertemuan penting di Jakarta dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Pertemuan yang berlangsung pada pukul 10.00 WITA ini menjadi agenda utama Gubernur Koster untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah optimalisasi pungutan bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Bali. Gubernur Koster secara langsung memohon dukungan Menko Yusril agar pungutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif melalui kerja sama yang lebih erat dengan pihak imigrasi.
Gubernur Koster menjelaskan, optimalisasi pungutan ini sangat penting untuk mendukung program pembangunan dan pelestarian alam serta budaya Bali. Menurutnya, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan dukungan penuh dari kementerian terkait.
Sinergi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berada di bawah koordinasi Menko Yusril, diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan setiap wisatawan asing memenuhi kewajibannya. Menanggapi usulan tersebut, Menko Yusril memberikan respons yang sangat positif. Beliau menyatakan dukungan atas inisiatif Gubernur Bali, mengakui pentingnya kontribusi dana tersebut bagi keberlanjutan pariwisata di Pulau Dewata. "Kami sangat mendukung usulan ini.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk membantu daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya," ujar Menko Yusril. Sebagai tindak lanjut, Menko Yusril berjanji akan segera menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan pihak-pihak terkait. Rakor ini akan menjadi forum untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan teknis agar usulan Gubernur Koster dapat segera diimplementasikan.
Rakor tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Direktur Jenderal Imigrasi, untuk memastikan semua aspek hukum dan teknis dapat diselesaikan dengan baik. Gubernur Koster menyambut baik komitmen Menko Yusril dan berharap rapat koordinasi tersebut dapat segera terlaksana. Dengan adanya dukungan dari pusat, Koster yakin upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata akan tercapai, yang pada akhirnya akan kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali. (*)