 |
Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” yang menghadirkan Gubernur Bali sebagai narasumber utama Rabu (18/2) di Kampus Unud Jimbaran. (Foto: Istimewa) |
BADUNG, LIPUTANINFOWARGA.COM – Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi populasi krama Bali melalui kebijakan insentif kelahiran. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik “Sang Pewahyu Rakyat” yang diselenggarakan BEM Universitas Udayana di Aula Auditorium Widya Sabha, Jimbaran, Rabu (18/2/2026).
Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas kekhawatiran terhadap kelangkaan nama Nyoman (anak ketiga) dan Ketut (anak keempat) di tengah masyarakat. Menurut Koster, fenomena ini bukan sekadar masalah kependudukan, melainkan ancaman serius terhadap kelestarian budaya Bali.
"Saya prihatin melihat nama Nyoman dan Ketut mulai langka. Jika ini dibiarkan, tatanan budaya kita bisa terganggu. Oleh karena itu, kita hentikan narasi KB dua anak cukup, dan beralih ke KB empat anak atau lebih bagi yang mampu secara fisik, dengan dukungan penuh dari pemerintah," ujar Gubernur Koster di hadapan ratusan mahasiswa.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemprov Bali meluncurkan program 1 Keluarga 1 Sarjana. Melalui program ini, pemerintah akan menanggung biaya pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang mengandung anak ketiga dan keempat, biaya persalinan, hingga beasiswa pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi.
Kebijakan ini merupakan bagian dari cetak biru Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun (2025-2125). Selain urusan populasi, Koster juga menyoroti tantangan krusial seperti alih fungsi lahan sawah, krisis air bersih, dan kemacetan. Ia menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus berlandaskan UU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan.
"Tujuannya jelas, kita ingin mewujudkan SDM Bali yang unggul sekaligus menjaga kesucian alam dan keaslian budaya kita dari desakan modernisasi dan komunitas asing yang eksklusif," pungkasnya. (*)