 |
Gubernur Bali, Wayan Koster menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar Jumat (14/11) di Gedung Bank Indonesia, Denpasar. (Foto: Istimewa) |
DENPASAR, LIPUTANINFOWARGA.COM – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali menggelar High Level Meeting (HLM) pada Jumat, 14 November 2025, di Gedung Bank Indonesia (BI), Denpasar. Pertemuan penting ini difokuskan pada upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah Bali.
HLM TPID Provinsi Bali Tahun 2025 diselenggarakan untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah antisipatif pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Acara ini berlangsung pada Jumat, 14 November 2025.
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Haluk, Forkopimda Bali, para Bupati/Wali Kota se-Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala BPS Bali, serta seluruh anggota TPID se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa kondisi inflasi Bali saat ini masih berada dalam kategori terkendali. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali pada Oktober 2025 berada di angka 2,61% secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Meski demikian, angka ini menunjukkan adanya disparitas inflasi antar-daerah, di mana Kota Denpasar mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,29%, sementara Kabupaten Badung terendah dengan 1,65%.
Angka ini menegaskan perlunya langkah antisipatif dan kerja sama yang solid antar-instansi. Peningkatan harga sejumlah komoditas pangan strategis serta naiknya permintaan masyarakat menjelang akhir tahun diidentifikasi sebagai faktor pendorong inflasi yang harus direspons secara cepat.
Untuk menjaga inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga, Gubernur Koster menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan pelaku usaha. Upaya ini akan diimplementasikan melalui strategi 4K, yang mencakup:
* Ketersediaan Pasokan: Memastikan pasokan kebutuhan pokok mencukupi.
* Keterjangkauan Harga: Menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat.
* Kelancaran Distribusi: Mengatasi hambatan distribusi logistik.
* Komunikasi Efektif: Menyampaikan informasi kebijakan inflasi yang jelas kepada publik.
“Kita harus memastikan stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok agar inflasi tetap rendah dan daya beli masyarakat terjaga,” tegas Gubernur Koster. Fokus utama adalah pada pengendalian pasokan dan distribusi kebutuhan pokok untuk meredam tekanan harga. (*)