BANGLI, LIPUTANINFOWARGA.COM – Pemerintah Kabupaten Bangli menuai apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali atas langkah proaktifnya dalam mendorong dan mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah. Apresiasi ini disampaikan saat Tim KI Bali melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) di sejumlah badan publik di Bangli sebagai bagian dari Tahapan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.
Apresiasi diberikan oleh Komisi Informasi Bali atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bangli dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini didasari pada temuan kesiapan badan-badan publik di Bangli dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
KI Bali diwakili oleh Wakil Ketua Putu Arnata, ST, Komisioner Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, SE, dan I Wayan Adi Aryanta, SE., SH., MH, serta Koordinator Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Drs. I Wayan Darma, M.Si. Tim ini didampingi oleh perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli, termasuk Kepala Bidang IKP, A. A. Krisna Budiawan.
Apresiasi disampaikan saat kunjungan Monev dilaksanakan pada Jumat, 10 Oktober 2025. Tim KI Bali meninjau langsung implementasi keterbukaan informasi di tiga badan publik strategis, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangli
Langkah proaktif Pemkab Bangli diapresiasi karena sejalan dengan tujuan utama UU KIP, yakni mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik sangat penting untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah dan benar, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik.
Proses Monev dilakukan melalui visitasi verifikasi lapangan terhadap jawaban kuesioner Monev yang telah diisi oleh badan publik. Tim KI Bali melakukan peninjauan mendalam untuk mengkonfirmasi jawaban tersebut, termasuk memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana layanan informasi publik.
Wakil Ketua KI Bali, Putu Arnata, ST, menyampaikan, "Kami melihat komitmen yang kuat dari Pemkab Bangli untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ini terlihat dari kesiapan badan-badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat."
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh badan publik di Kabupaten Bangli untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik mereka, memperkuat tata kelola yang baik (good governance), dan menjamin hak masyarakat atas informasi. (*)