 |
Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga membuka FGD I Penyepakatan Delineasi dan Konsultasi Publik I KLHS RDTR Kabupaten Tabanan di Griya Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, Senin (5/10/2026). Forum hybrid ini digelar untuk menyelaraskan batas wilayah perencanaan serta menjaring isu pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal Bali. (Foto: Istimewa) |
TABANAN, LIPUTANINFOWARGA.COM— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menggelar Focus Group Discussion (FGD) I Penyepakatan Delineasi sekaligus Konsultasi Publik (KP) I Penjaringan Isu-isu Kewilayahan dan Pembangunan Berkelanjutan. Forum ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tabanan.
Agenda yang dilaksanakan secara gabungan (hybrid) tersebut berlangsung di Griya Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan, pada Senin (5/10/2026). Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, yang hadir mewakili Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya.
Pertemuan strategis ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, jajaran kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Tabanan, hingga akademisi serta tim teknis penyusun RDTR dan KLHS.
Dalam sambutan yang dibacakan oleh Wabup Dirga, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa forum diskusi kelompok terarah ini memegang peranan krusial sebagai fondasi awal penataan wilayah. RDTR dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang presisi antara akselerasi pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, produktivitas lahan pertanian, kesejahteraan warga, serta perlindungan terhadap nilai kearifan lokal budaya Bali.
Pelaksanaan FGD I ini difokuskan untuk mencapai kesepahaman bersama terkait batas dan cakupan wilayah perencanaan (delineasi). Sementara itu, sesi Konsultasi Publik I difungsikan sebagai wadah penjaringan aspirasi guna memetakan berbagai tantangan lingkungan serta potensi pembangunan berkelanjutan yang wajib diakomodasi dalam dokumen final RDTR Kabupaten Tabanan. (*)