 |
| Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2025 Gerakan Pramuka Kabupaten Tabanan pada Sabtu (11/10) di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana, kantor Bupati Tabanan. |
TABANANLIPUTANINFOWARGA.COM – Gerakan Pramuka Kabupaten Tabanan menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) Tahun 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan merancang arah program kerja ke depan. Acara penting ini dihadiri oleh pemangku kepentingan utama, menegaskan komitmen bersama dalam mengoptimalkan peran Pramuka di daerah. Muscab ini berlangsung di Ruang Rapat Utama Jayaning Singasana Kantor Bupati Tabanan pada hari Sabtu, 11 Oktober 2025.
Muscab Gerakan Pramuka Tabanan Tahun 2025 merupakan agenda utama organisasi yang berfungsi sebagai forum evaluasi dan penyusunan rencana strategis ke depan. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, yang hadir mewakili Bupati Tabanan.
Peserta yang hadir mencakup jajaran Kwartir Cabang, perwakilan Kwartir Ranting se-Kabupaten Tabanan, serta unsur-unsur Forkopimda dan berbagai organisasi kepramukaan di tingkat kabupaten.
Acara ini memiliki fokus utama pada penguatan konsolidasi organisasi untuk memastikan kesamaan visi dan gerak langkah seluruh elemen kepramukaan di Tabanan. Selain itu, Muscab menjadi wadah untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan sebelumnya dan menyusun rencana strategis baru.
Melalui konsolidasi ini, peran Pramuka diharapkan semakin optimal dalam membentuk karakter generasi muda Tabanan. Karakter yang ditargetkan meliputi disiplin, jiwa gotong-royong, dan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Sekda Tabanan, I Gede Susila, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ia menegaskan bahwa Pramuka memiliki peran strategis dalam menumbuhkan semangat kebangsaan, nasionalisme, serta menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan kemandirian di kalangan kaum muda Tabanan. Dukungan pemerintah ini menjadi sinyal penting bahwa program-program Pramuka akan disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. (*)