 |
| Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar. (Foto: Istimewa) |
Sinkronisasi Pembangunan dan Penanganan Pasca-Bencana
Target penuntasan RTLH ini mencuat dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perumkim) RI, Fahri Hamzah, ke Bali. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Jumat (3/10/2025).
Pertemuan ini berfokus pada sinkronisasi program pembangunan perumahan dan permukiman antara pusat dan daerah, khususnya penanganan RTLH, pemukiman kumuh, dan desain kawasan perkotaan serta perdesaan Bali. Wamen Fahri Hamzah menyebut, penataan ini esensial mengingat Bali adalah "jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia", sehingga desain perumahan harus mencerminkan standar internasional, modern, namun tetap menghormati budaya lokal.
"Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka desain perumahan dan permukiman di sini harus terintegrasi, modern, tetapi tetap menghormati budaya lokal," ujar Wamen Fahri, yang juga menargetkan kementeriannya akan fokus menghapus RTLH di Bali mulai tahun depan, serta menata kawasan kumuh seluas 12 km² di area sungai dan pesisir. Ia berharap kawasan pesisir Bali bisa menjadi "kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata".
Strategi Kolaboratif Menuju Bebas RTLH
Gubernur Koster memaparkan bahwa berdasarkan data, terdapat 33.086 unit RTLH di Bali, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. Untuk mencapai target tuntas 2029, kolaborasi pendanaan menjadi kunci:
* APBN ditargetkan akan membantu renovasi lebih dari 12.000 unit rumah.
* APBD Provinsi menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota, terutama enam daerah dengan kondisi fiskal yang lemah.
* Pelibatan CSR dan mekanisme gotong royong ASN untuk mempercepat penanganan.
Terkait isu permukiman perkotaan, Wamen Fahri menekankan pentingnya adopsi konsep perumahan bersusun dua hingga tiga lantai sebagai solusi perumahan subsidi, guna menekan laju alih fungsi lahan subur. "Bali punya aturan budaya tentang batas ketinggian bangunan, itu kita hormati. Namun, kita bisa adaptasikan konsep rumah bersusun dua-tiga lantai sebagai perumahan subsidi bagi masyarakat," tegasnya.
Laporan Pasca Bencana dan Tantangan Pembangunan
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster turut melaporkan kondisi terkini Bali pasca-banjir besar yang dipicu curah hujan tertinggi dalam 70 tahun akibat badai equatorial Rossby.
* Santunan: Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyalurkan santunan sebesar Rp15 juta per Kepala Keluarga terdampak.
* Ganti Rugi Pedagang: Pedagang Pasar Badung yang kehilangan dagangan menerima ganti rugi total Rp3,4 miliar.
* Infrastruktur: "Semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan sedang diperbaiki, dan ke depan kami audit empat sungai besar untuk reboisasi serta penataan ulang. Mitigasi bencana harus lebih kuat," ujar Koster.
Meskipun Bali mencatatkan sejumlah indikator positif seperti tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan dan pengangguran terendah di Indonesia, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional, Gubernur menyoroti beberapa tantangan: kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektar per tahun, masalah kemacetan, dan peningkatan volume sampah akibat tingginya arus wisatawan.
Gubernur Koster menutup laporannya dengan menegaskan bahwa meski pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali dan sangat sensitif terhadap isu keamanan dan bencana, Pemerintah Provinsi saat ini sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali memiliki ketahanan ekonomi dengan atau tanpa pariwisata. (*)