UY0EvzZgeEEo4KiQ1NIivy9VYY1PQHFF9n6p7Enr
Bookmark

Kemenkop Percepat Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, Bali Jadi Tuan Rumah Rakor Pertama

Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop), Ahmad Zabadi, memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Regional Kopdes Merah Putih yang berlangsung di Kantor OJK Bali, Selasa (16/9). (Foto: Istimewa)

DENPASAR. LIPUTANINFOWARGA.COM – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menggelar Rapat Koordinasi Regional untuk mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Pertemuan yang diadakan di Kantor OJK Bali pada Selasa (16/9/2025) ini menjadi yang pertama dari enam rakor regional yang direncanakan. Kegiatan ini berfokus pada skema pembiayaan dan kemandirian ekonomi koperasi di tingkat desa.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UKM dari berbagai provinsi, termasuk NTB, NTT, Yogyakarta, dan Papua Barat. Menurut Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi, rakor ini bertujuan menyosialisasikan skema pembiayaan Kopdes Merah Putih dan memberikan pelatihan penyusunan proposal bisnis bagi Satgas Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Zabadi juga menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur pembiayaan, termasuk skema pembiayaan investasi. Ia menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto mendukung pembangunan infrastruktur fisik seperti gudang atau fasilitas penyimpanan, mengingat lebih dari 80 persen Kopdes Merah Putih belum memiliki aset tersebut.

"Percepatan ini merupakan bagian dari revolusi gerakan koperasi yang tidak hanya berfokus pada distribusi produk, tetapi juga mendorong koperasi sebagai agregator dan konsolidator kegiatan ekonomi masyarakat desa," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR Nengah Senantara menyatakan dukungan penuhnya terhadap pengembangan Kopdes Merah Putih. Ia mengungkapkan bahwa Kopdes akan dikawal ketat oleh berbagai lembaga hukum seperti KPK, kepolisian, dan pemerintah daerah.

Dengan modal yang disiapkan mencapai Rp400 triliun dan pengawasan oleh 18 kementerian/lembaga, koperasi ini diharapkan memiliki fondasi yang kuat dan pengelolaan yang transparan. (*)