 |
| Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, saat menghadiri Konsultasi Publik I RDTR dan FGD I KLHS Wilayah Selemadeg Timur dan Pupuan I di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Tabanan, Senin (9/11). (Foto: Istimewa) |
TABANAN, LIPUTANINFOWARGA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan terus mematangkan langkah dalam menata ruang daerah yang berkelanjutan, berkepastian hukum, dan berwawasan lingkungan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Konsultasi Publik (KP) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Wilayah Perencanaan (WP) Selemadeg Timur dan WP Pupuan I.
Kegiatan yang berlangsung di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Tabanan, pada Senin (9/11/2026) ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, yang hadir mewakili Bupati Tabanan.
Forum diskusi skala daerah ini melibatkan jajaran lintas sektor yang terintegrasi secara komprehensif. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah C Kementerian ATR/BPN, jajaran Kanwil BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, anggota DPRD Kabupaten Tabanan, serta perwakilan instansi Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan.
Tak hanya jajaran birokrat, perwakilan masyarakat lokal turut dilibatkan secara aktif. Camat Pupuan, Camat Selemadeg Timur, para Perbekel, Bendesa Adat, Pekaseh, Kelian Subak, kelompok tani, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tokoh masyarakat, hingga kalangan akademisi, tenaga ahli, dan tim konsultan hadir bersama guna mengawal penyusunan dokumen perencanaan penataan ruang tersebut.
Dalam sambutan Bupati Tabanan yang dibacakannya, Wabup I Made Dirga menegaskan pentingnya kedudukan penyusunan RDTR sebagai pedoman legal formal di lapangan. Menurutnya, dokumen ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen strategis yang menjamin kepastian pemanfaatan ruang, pengendalian pembangunan kawasan, serta perlindungan kelestarian lingkungan.
"Perencanaan tata ruang harus benar-benar memperhatikan kondisi riil wilayah, potensi daerah, serta daya dukung lingkungan setempat. Seluruh proses pengembangannya harus selaras dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan adat istiadat dan nilai-nilai kesucian kawasan di Kabupaten Tabanan," ujar Wabup Dirga saat memaparkan pesan pokok Bupati.
Penyusunan RDTR dan KLHS untuk kawasan Selemadeg Timur dan Pupuan I ini menjadi cerminan komitmen Pemkab Tabanan dalam menyeimbangkan percepatan ekonomi dan pembangunan dengan keberlanjutan ekologi serta kearifan lokal Bali. Melalui keterlibatan publik yang luas, dokumen RDTR yang dihasilkan diharapkan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat bawah dan mencegah potensi konflik pemanfaatan lahan di masa mendatang. (*)