 |
| Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Senin (20/7). (Foto: Istimewa) |
DENPASAR, LIPUTANINFOWARGA.COM — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama Pemerintah Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Senin (20/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi ini difokuskan pada penyelarasan program kerja nasional dan daerah guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan serta budaya Pulau Dewata.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Gubernur Bali Wayan Koster. Forum strategis ini turut dihadiri lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, jajaran perwakilan kementerian teknis (PU, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pangan), Bupati/Wali Kota se-Bali, serta jajaran BUMN strategis seperti PT ASDP Indonesia Ferry dan InJourney Airports.
Menko AHY menegaskan bahwa sinergi ini merupakan bentuk komitmen nyata Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan solusi komprehensif bagi penataan wilayah Bali. Langkah ini penting mengingat peran masif Bali sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional yang menopang perekonomian nasional.
"Pertumbuhan sektor pariwisata tidak boleh mengorbankan alam, budaya, maupun kearifan lokal masyarakat Bali. Pembangunan yang kita dorong harus mampu menjaga keseimbangan antara kemakmuran (prosperity) dan keberlanjutan (sustainability)," ujar AHY dalam forum tersebut.
Guna mengatasi berbagai tantangan teknis di lapangan, rapat koordinasi ini menyepakati sejumlah prioritas penanganan taktis dan strategis. Fokus utama penataan meliputi:
- Penataan Ruang Wilayah: Menyusun tata ruang yang proporsional, seimbang, dan berorientasi jangka panjang.
- Kelancaran Logistik dan Transportasi: Penanganan kendala titik kemacetan (bottleneck) pada lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk serta penyelesaian kemacetan lalu lintas di titik-titik krusial Bali.
- Pengelolaan Lingkungan & Energi: Penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu serta percepatan program konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy/WTE).
- Infrastruktur Dasar dan Pemukiman: Pemenuhan fasilitas sosial, infrastruktur dasar, serta penyediaan perumahan bagi masyarakat.
- Mitigasi Reputasi: Menjaga citra dan reputasi pariwisata Bali di mata internasional melalui perbaikan tata kelola wilayah yang terintegrasi.
Melalui integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN ini, pembangunan infrastruktur Bali diharapkan tidak hanya mengurai kendala mobilitas dan lingkungan, tetapi juga mewujudkan kawasan Bali yang tangguh, aman, sejahtera, dan asri (ASRI) secara berkelanjutan. (*)