 |
| Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, yang hadir mewakili Kementerian Dalam Negeri, dan diterima oleh Gubernur Bali, Wayan Koster Kamis (4/6) di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel. (Foto: Istimewa) |
YOGYAKARTA, LIPUTANINFOWARGA.COM-Pemerintah Provinsi Bali sukses mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan performa pembangunan paling unggul di regional Jawa-Bali. Dalam ajang bergengsi Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Provinsi Bali berhasil menyabet penghargaan Terbaik Pertama pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi. Prosesi penganugerahan ini berlangsung di Grand Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026).
Trofi penghargaan tertinggi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, yang hadir mewakili Kementerian Dalam Negeri, dan diterima secara langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Selain pengakuan prestisius berupa trofi, Pemerintah Provinsi Bali juga berhak membawa pulang dana insentif apresiasi senilai Rp3 miliar dari Kemendagri.
Penghargaan fiskal ini diberikan atas keberhasilan eksekusi program penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting di Bali yang dinilai sangat kreatif, adaptif, serta memberikan dampak konkret yang terukur hingga ke level administrasi desa.
Keunggulan Bali pada kategori ini memaksa Provinsi Jawa Barat harus puas menempati posisi terbaik kedua di bawah Bali. Dominasi Pulau Dewata dalam ajang nasional ini kian mutlak karena prestasi serupa disapu bersih oleh jajaran pemerintah kabupaten dan kota di bawah wilayah administratifnya. Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Badung sukses mengamankan predikat terbaik pertama, disusul oleh Kabupaten Gianyar di posisi kedua, dan Kabupaten Tabanan di tempat ketiga. Sementara itu, Kota Denpasar juga sukses mengamankan predikat terbaik pertama untuk kategori yang sama pada tingkat kota.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam sambutan resminya menjelaskan bahwa sistem evaluasi dan penilaian tahun ini sengaja diklasifikasikan menjadi enam regional yang berbeda. Langkah strategis ini diambil guna menciptakan iklim kompetisi yang lebih adil dan berimbang, terutama bagi daerah-daerah dengan skala fiskal terbatas agar tidak langsung diadu dengan daerah yang memiliki kapasitas anggaran besar.
Tito menegaskan bahwa pemberian penghargaan ini merupakan bentuk instrumen penyeimbang (*reward*) dari Kemendagri, yang selama ini dikenal sangat ketat dalam melakukan pengawasan, evaluasi, hingga penjatuhan sanksi bagi pemerintah daerah yang melakukan pelanggaran regulasi.
"Kali ini kita berikan carrot-nya (hadiah) supaya imbang, dengan harapan timbul extreme competition dan juga ada semangat untuk saling bersaing yang sehat di antara kepala daerah," ujar Tito Karnavian.
Lebih lanjut, Mendagri menggarisbawahi pentingnya mendiseminasikan prestasi-prestasi impresif para kepala daerah ke ruang publik. Hal ini dinilai krusial untuk membangun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepemimpinan di daerah, di tengah maraknya sorotan kasus hukum yang melibatkan oknum pejabat belakangan ini.
"Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus, ini yang perlu diangkat. Bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang juga bagus, terlepas dari ada beberapa mungkin oknum yang bermasalah. Itulah tujuan kita, sehingga ada *trust* dari masyarakat dari publik kepada para kepala daerah," tambah Mendagri.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi ini diharapkan mampu menjadi pemantik utama bagi lahirnya inovasi pembangunan yang berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air, sekaligus menyelaraskan target indikator makro pembangunan daerah menuju visi besar Indonesia Emas. Bagi daerah yang belum berhasil mendapatkan penghargaan pada gelombang ini, Kemendagri mencatat masih menyediakan dua putaran evaluasi lagi pada gelombang berikutnya sebagai ruang untuk terus membenahi dan memaksimalisasi kinerja pelayanan publik.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis data komparatif yang memperlihatkan tren positif di mana tingkat kemiskinan di Bali terus mengalami penurunan konsisten dan memegang rekor terendah secara nasional. Penurunan angka kemiskinan ekstrem tersebut berbanding lurus dengan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk (*Gini Ratio*) yang kian melandai secara signifikan.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga angka 3,42 persen—terendah secara nasional dan berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Di sektor kesehatan masyarakat, prevalensi stunting Bali meluncur turun hingga 7,2 persen, menjadikannya sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia dengan angka stunting di bawah 10 persen.
Ketangguhan ekonomi Bali juga tercermin dari angka pengangguran yang turun signifikan ke level 1,45 persen, memosisikannya kembali sebagai provinsi dengan angka pengangguran terendah secara nasional. Dari aspek pemerataan kesejahteraan, indeks *Gini Ratio* Bali tercatat sebesar 0,333, jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang berada di angka 0,363, mengindikasikan distribusi pendapatan masyarakat lokal yang semakin merata.
Keberhasilan program makroekonomi ini berkelindan erat dengan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Bali yang melonjak ke angka Rp72,66 juta. Berbagai capaian ini berkontribusi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali ke posisi 79,37, ditunjang dengan peningkatan kualitas hidup melalui angka Usia Harapan Hidup yang menyentuh usia 75,46 tahun. Hasil pembangunan komprehensif Provinsi Bali sepanjang tahun 2025 tersebut dinilai berada pada kategori sangat baik dengan capaian riil yang melampaui seluruh target perencanaan awal secara komprehensif. (*)