 |
| Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Piodalan di Pura Luhur Besi Kalung, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, pada Rabu (8/4/2026). (Foto: Istimewa) |
TABANAN, LIPUTANINFOWARGA.COM – Pemerintah Kabupaten Tabanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian adat dan tradisi keagamaan. Mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati I Made Dirga menghadiri prosesi Uleman Ngupasaksi Upacara Piodalan Ida Bhatara yang digelar di Pura Luhur Besi Kalung, Desa Babahan, Kecamatan Penebel, pada Rabu (8/4/2026).
Pura yang merupakan bagian dari Kahyangan Jagat Jajar Kemiri Luhur Batukau ini menjadi pusat perhatian masyarakat setempat dalam pelaksanaan rangkaian karya suci tersebut. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini dipandang sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap penguatan spiritualitas dan kebudayaan di tengah masyarakat.
Acara ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabanan, tetapi juga sejumlah tokoh penting lainnya. Terpantau di lokasi, hadir pula Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta; Anggota DPD RI; Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Arnawa, beserta jajaran anggota legislatif lainnya; serta Camat Penebel.
Kehadiran para tokoh ini menambah kekhidmatan suasana piodalan. Prosesi persembahyangan bersama dilakukan sebagai wujud syukur dan permohonan keselamatan bagi krama desa maupun masyarakat Bali secara umum.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Tabanan memberikan apresiasi yang tinggi kepada *krama* (warga) Desa Babahan. Kerja sama dan gotong royong masyarakat dalam menyelenggarakan upacara ini dinilai sebagai bukti kuatnya soliditas dalam menjaga warisan leluhur.
"Kehadiran pemerintah adalah bentuk apresiasi atas kemandirian dan kekompakan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan tradisi agama, adat, dan budaya Bali yang kita cintai," ungkap perwakilan pemerintah di sela-sela kegiatan.
Melalui upacara piodalan ini, diharapkan nilai-nilai kebersamaan dan spiritualitas tetap terjaga dengan baik, sekaligus mempererat hubungan harmonis antara pemerintah dengan masyarakat dalam bingkai kearifan lokal. (*)