 |
| Mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial bersama Pemerintah Provinsi Bali yang diselenggarakan di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, Kamis, (26/2/2026). (Foto: Istimewa) |
DENPASAR, LIPUTANINFOWARGA.COM — Pemerintah Kabupaten Tabanan resmi menyatakan komitmennya dalam mempercepat implementasi teknologi pemerintahan (Government Technology). Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang berlangsung di Gedung Kerta Sabha, Denpasar, pada Kamis (26/2/2026).
Hadir mewakili Bupati Tabanan, Wakil Bupati I Made Dirga mengikuti rangkaian pertemuan strategis yang dibuka langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Forum ini bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dengan tata kelola daerah menuju sistem pelayanan publik yang sepenuhnya terdigitalisasi.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem bantuan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui pemanfaatan data digital yang terintegrasi.
Dalam rapat tersebut, peserta mendapatkan paparan mengenai arah kebijakan nasional serta hasil proyek percontohan (pilot project) yang telah berjalan. Menariknya, forum ini juga menghadirkan Bupati Banyuwangi untuk berbagi pengalaman (lesson learned) terkait tantangan teknis dan solusi praktis dalam mengimplementasikan sistem digital di lapangan.
Wakil Bupati I Made Dirga menyampaikan bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat.
"Kami mendukung penuh perluasan piloting digitalisasi bansos ini. Fokus kami adalah pada akurasi data penerima dan akuntabilitas pengelolaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Dirga di sela-sela acara.
Langkah digitalisasi ini diharapkan mampu meminimalisir celah kesalahan distribusi manual dan memperkuat koordinasi lintas pemerintah daerah di Bali. Melalui sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, transformasi ini ditujukan untuk membangun pelayanan publik yang:
* Modern: Menggunakan platform digital yang user-friendly.
* Inklusif: Menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.
* Berkelanjutan: Membangun fondasi data yang kuat untuk kebijakan di masa depan.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Bali serta Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bali, menandai dimulainya era baru pengelolaan bansos berbasis teknologi di Pulau Dewata. (*)